Beranda
Tentang Kami
Sekilas Sejarah
Dasar Hukum
Visi
Misi
Struktur Organisasi
JDIH Instansi
Biro/Bagian Hukum
SK Tim Pengelola
SOP
Jenis Dokumen
Peraturan
Monografi
Artikel/Majalah Hukum
Putusan
Dokumen Pembentukan PUU
Analisis Dan Evaluasi
Naskah Akademik
Naskah Akademik Kemenkum
Penelitian Hukum
Pengkajian Hukum
Pengkajian Konstitusi
Program Penyusunan Puu
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Risalah Pembahasan
Berita
Link Terkait
jdihn.go.id
bphn.go.id
Peraturan Hukum Indonesia
Pencarian
1 aktif
Ketuk untuk tampilkan filter
Pencarian
1 aktif
Ketuk untuk tampilkan filter
Kata kunci
Judul
Subyek
Pengarang
Klasifikasi
Tipe pengelolaan
Semua tipe
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MONOGRAFI HUKUM
ARTIKEL/MAJALAH HUKUM
PUTUSAN
Jenis dokumen
Semua jenis
UNDANG-UNDANG DASAR
KETETAPAN MPR
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PENETAPAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG DARURAT
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
PERATURAN KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
PERATURAN MENTERI
PERATURAN BERSAMA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
INSTRUKSI BERSAMA MENTERI
PERATURAN ESELON 1
KEPUTUSAN ESELON 1
PERATURAN DPR
PERATURAN DPD
PERATURAN MPR
PERATURAN MK
PERATURAN MA
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KOTA
PERATURAN DPRD PROVINSI
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PERATURAN DPRD KOTA
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN BUPATI
PERATURAN WALIKOTA
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
PERATURAN DESA
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPUTUSAN BUPATI
KEPUTUSAN WALIKOTA
KEPUTUSAN DPRD
INSTRUKSI GUBERNUR
INSTRUKSI BUPATI
INSTRUKSI WALIKOTA
PERATURAN KOLONIAL
PERJANJIAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERJANJIAN KERJASAMA
SURAT EDARAN
STAATSBLAD
OSAMU SEIREI
OSAMU KANREI
STATUTEN
JUKLAK/JUKNIS
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
GUNRITU
MAKLOEMAT GUNSEIKAN
SYUUREI
ZYOOREI
PEDOMAN
Status
Semua status
dicabut
mencabut
diubah
mengubah
Tidak memiliki daya guna
Identitas dokumen
Nomor
Tahun
Terapkan filter
Reset filter
Menampilkan 11 - 20 dari 938 dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/2/BMD TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG CABANG MUARA BUNGO
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100 3.3.2/1/BMD TAHUN 2026 TENTANG PEETAPAN BARANG MILIK DAERAH
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 3.3.2/4/ BIDANG PP TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MANEJEMEN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100 3.3.2/6/SEKRETARIAT TAHUN 2026 TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOTAK AMAL DIWILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100. 3.3.2/7/KJS TAHUN 2026 TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100. 3.3.2/8/BMD AHUN 2026 TENTANG PENGGUNA BARANG ,PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG ,PENGURUS BAARANG PENGGUNA , DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2026
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100 3.3.2/3/ BIDANG PP TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM PROPESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATENBUNGO
Dokumen
PERATURAN BUPATI
•
2025
PERATURAN BUPATI NOMO R 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Dokumen
PERATURAN BUPATI
•
2025
PERATURAN BUPATI NOMO R 25 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAAN PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
Dokumen
Halaman sebelumnya
1
2
3
4
5
Halaman berikutnya
