Beranda
Tentang Kami
Sekilas Sejarah
Dasar Hukum
Visi
Misi
Struktur Organisasi
JDIH Instansi
Biro/Bagian Hukum
SK Tim Pengelola
SOP
Jenis Dokumen
Peraturan
Monografi
Artikel/Majalah Hukum
Putusan
Dokumen Pembentukan PUU
Analisis Dan Evaluasi
Naskah Akademik
Naskah Akademik Kemenkum
Penelitian Hukum
Pengkajian Hukum
Pengkajian Konstitusi
Program Penyusunan Puu
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Risalah Pembahasan
Berita
Link Terkait
jdihn.go.id
bphn.go.id
Peraturan Hukum Indonesia
Pencarian
1 aktif
Ketuk untuk tampilkan filter
Pencarian
1 aktif
Ketuk untuk tampilkan filter
Kata kunci
Judul
Subyek
Pengarang
Klasifikasi
Tipe pengelolaan
Semua tipe
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MONOGRAFI HUKUM
ARTIKEL/MAJALAH HUKUM
PUTUSAN
Jenis dokumen
Semua jenis
UNDANG-UNDANG DASAR
KETETAPAN MPR
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PENETAPAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG DARURAT
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
PERATURAN KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
PERATURAN MENTERI
PERATURAN BERSAMA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
INSTRUKSI BERSAMA MENTERI
PERATURAN ESELON 1
KEPUTUSAN ESELON 1
PERATURAN DPR
PERATURAN DPD
PERATURAN MPR
PERATURAN MK
PERATURAN MA
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KOTA
PERATURAN DPRD PROVINSI
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PERATURAN DPRD KOTA
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN BUPATI
PERATURAN WALIKOTA
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
PERATURAN DESA
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPUTUSAN BUPATI
KEPUTUSAN WALIKOTA
KEPUTUSAN DPRD
INSTRUKSI GUBERNUR
INSTRUKSI BUPATI
INSTRUKSI WALIKOTA
PERATURAN KOLONIAL
PERJANJIAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERJANJIAN KERJASAMA
SURAT EDARAN
STAATSBLAD
OSAMU SEIREI
OSAMU KANREI
STATUTEN
JUKLAK/JUKNIS
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
GUNRITU
MAKLOEMAT GUNSEIKAN
SYUUREI
ZYOOREI
PEDOMAN
Status
Semua status
dicabut
mencabut
diubah
mengubah
Tidak memiliki daya guna
Identitas dokumen
Nomor
Tahun
Terapkan filter
Reset filter
Menampilkan 281 - 290 dari 1,005 dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DUSUN DAN KELUARAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) OPEN DEFACATION FREE (ODF) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 169 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA PASILITAS KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 168 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 167 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KUSUS (DAK ) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK0 PADA UPT PUSKESMAS RANTAU KELOYANG DIDINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 166 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOPERASI , UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2024 TENTANG NAMA DAN NOMOR REKENING KAS PENERIMAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG NAMA DAN NOMOR REKENING KAS PENGELUARAN SKD DALAM KABUPATEN BUNGO
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 163 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PELATIH ,NARA SUMBER, TIM MEDIS DAN PANITIA PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDAHARA PUSAKA SERTA TIM KORSIK TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 361 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN RIO RANTAU DUKU KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO
Dokumen
KEPUTUSAN BUPATI
•
2024
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/123/ BPPRD TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBAR DARI INSENTIF PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO
Dokumen
Halaman sebelumnya
27
28
29
30
31
Halaman berikutnya
